Prolog.co.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Dalam rapat koordinasi di Odah Etam Pemprov Kaltim bersama Badan Gizi Nasional (BGN) membahas berbagai aspek teknis agar program ini dapat berjalan optimal.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Nasional, Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa sebelum program ini diterapkan, perlu dilakukan sosialisasi dan penyesuaian tata kelola.
“Salah satu fokus utama kita adalah menyiapkan kesiapan Satuan Pelayanan Makanan Bergizi (SPMB) yang akan dikelola oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI),” ujar Tigor pada hari Senin (10/2/2025).
Selain sumber daya manusia, ketersediaan dapur juga menjadi perhatian. Saat ini, baru tersedia 37 unit dapur, sementara kebutuhan ideal di seluruh Kaltim mencapai 450 unit.
“Kita masih harus menambah jumlah dapur yang siap beroperasi. Untuk saat ini, 37 unit yang ada akan dikelola oleh tenaga SPPI,” katanya.
Tantangan lain yang mengemuka adalah ketersediaan bahan pangan, khususnya sayur-mayur. Menurut Tigor, sebagian besar sayuran di Kaltim masih didatangkan dari luar daerah.
“Setiap dapur membutuhkan 300 kg sayur sekali masak untuk 3.000 anak. Jika nantinya ada 400 dapur, maka total kebutuhan mencapai 1.200 ton sayur. Ini harus kita pikirkan bersama,” terangnya.
Saat ini, baru satu sekolah di Samarinda yang menjalankan program MBG, sementara daerah lain akan menyusul. Tigor menargetkan setidaknya empat dapur sudah bisa beroperasi bulan ini.
Pemprov Kaltim juga telah menerima pengajuan dari berbagai pihak, termasuk Polda Kaltim, yang telah membangun dapur dan menunggu peninjauan kesiapan operasionalnya.
“Sementara, untuk daerah pelosok, sudah ada pembahasan terkait strategi pelaksanaannya,” tambah Tigor.
Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemprov Kaltim dan BGN terus berupaya memastikan bahwa Program MBG dapat berjalan lancar, memberikan manfaat bagi anak-anak, dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.
(Mat)
