Prolog.co.id — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai desakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar terjadi dalam demokrasi.
Hasanuddin menegaskan, pemindahan IKN ke Kaltim telah diatur melalui regulasi yang sah sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, proses pembangunan masih berjalan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Opini politik itu sah saja, bagian dari demokrasi. Tetapi kami di DPRD Kaltim tetap berpegang pada aturan yang ada. IKN sudah resmi ditetapkan di Kaltim, dan prosesnya terus berjalan,” ucap Hasanuddin di Samarinda, Senin, 21 Juli 2025.
Ia juga menyinggung soal komitmen pemerintah pusat yang masih mengalokasikan anggaran besar bagi pembangunan IKN. Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa proyek strategis nasional tersebut tetap menjadi prioritas.
“Kalau kita lihat, dukungan anggarannya masih signifikan. Itu artinya, pembangunan IKN memang serius dijalankan pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyambut positif rencana pembukaan Bandara VVIP IKN untuk penerbangan komersial. Ia menyebut, pengoperasian bandara secara umum tidak hanya mendukung kebutuhan pembangunan IKN, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat Kaltim.
“Ini perkembangan bagus. Bandara yang awalnya hanya untuk kepentingan IKN sekarang bisa dipakai komersial. Dampaknya tentu lebih luas untuk masyarakat sekitar,” katanya.
Terkait dengan pihak-pihak yang kembali meragukan lokasi IKN dengan alasan beban anggaran, Hasanuddin menegaskan agar hal itu tidak dijadikan alasan untuk menggugat keputusan yang sudah final.
“Masalah anggaran tidak seharusnya jadi dasar untuk mempertanyakan kembali lokasi IKN. Lebih baik ikuti aturan yang berlaku. Kalau mau mengkritik, datang saja ke lapangan, lihat progresnya secara langsung,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
