Prolog.co.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Kunjungan kerja dilakukan pada Rabu, 16 Juli 2025, untuk mengevaluasi kelancaran proses sekaligus mencari solusi atas masalah teknis dan ketimpangan akses pendidikan.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV, Baba, didampingi anggota komisi Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki, dan Fuad Fakhruddin. Mereka bertemu dengan Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Winarno, untuk menyampaikan temuan lapangan terkait pelaksanaan SPMB.
Baba menjelaskan bahwa meskipun tahap awal pendaftaran berjalan stabil, gangguan teknis mulai muncul pada fase berikutnya. Situasi ini sempat menimbulkan kekacauan dan keresahan di kalangan orang tua siswa. “Gangguan ini berisiko menurunkan kepercayaan publik dan harus segera diperbaiki agar tidak terulang pada masa mendatang,” tegasnya.
Selain isu teknis, Komisi IV menyoroti ketimpangan kapasitas sekolah antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Sekolah di daerah padat penduduk kewalahan menerima siswa baru, sementara sekolah di pesisir dan wilayah pinggiran kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik. “Masalah ini bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga keadilan akses pendidikan,” tambah Baba.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi IV mendorong kolaborasi lintas sektor dan perencanaan jangka menengah. Rencananya, DPRD Kaltim akan melakukan studi banding ke provinsi yang telah sukses melaksanakan PPDB secara efisien, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, untuk mengadaptasi praktik terbaik sesuai karakter wilayah Kaltim.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
