Prolog.co.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dua perusahaan pengelola minyak sawit. Kunjungan ini fokus pada persoalan izin lingkungan dan dampak sosial-lingkungan. Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi.
Darlis Pattalongi menegaskan sikap tegas DPRD Kaltim terhadap dua perusahaan, PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI) dan PT Berlian Nusantara Perkasa. PT HKI, yang belum mengantongi izin lingkungan resmi, dipastikan tidak diizinkan melanjutkan operasionalnya hingga seluruh persoalan diselesaikan.
“PT HKI saat ini tidak diizinkan melanjutkan operasionalnya hingga seluruh persoalan perizinan dan dampak sosial-lingkungan diselesaikan. Ini adalah langkah tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” tegas Darlis.
Meskipun perusahaan sawit diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, Sekretaris Kecamatan Bongan Kristianto mengakui adanya dampak lingkungan, di mana sungai di sekitar kampung Penawai tercemar. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV menekankan bahwa investasi harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dan wajib mematuhi aturan lingkungan. DPRD Kaltim juga mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial (CSR).
Sebagai langkah selanjutnya, Komisi IV berencana melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan data aduan masyarakat valid.
“Hasil pemantauan lapangan akan menjadi dasar sikap resmi DPRD. Kami ingin keputusan kami berbasis data yang valid,” pungkas Darlis.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
