Prolog.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program Data Desa Presisi (DDP). Inisiatif ini, yang digagas oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan rinci tentang kondisi desa, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa DDP melibatkan pemetaan spasial yang berbasis teknologi GPS dan GIS. Dengan demikian, kondisi aktual desa dapat divisualisasikan secara detail, mulai dari kondisi geografis, infrastruktur, hingga aspek sosial ekonomi masyarakat.
“Data yang diperoleh melalui DDP sangatlah komprehensif. Selain data kependudukan, kita juga mendapatkan data mengenai sumber daya alam, potensi ekonomi lokal, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat. Semua data ini sangat krusial dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Arianto beberapa waktu lalu.
Penerapan DDP di Kukar diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat signifikan bagi pembangunan desa. Pertama, data yang akurat memungkinkan pemerintah desa dan daerah untuk merancang program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa suatu desa kekurangan fasilitas kesehatan, maka pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puskesmas atau posyandu.
Kedua, DDP dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya data yang transparan, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, data juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
“Terakhir, DDP dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Data desa yang presisi dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi desa-desa yang masih tertinggal dalam hal pembangunan dan merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ucapnya.
Proses pengumpulan data DDP melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Warga desa dilibatkan secara aktif dalam proses pemetaan dan verifikasi data, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan relevan.
“Dengan melibatkan masyarakat, kita tidak hanya mendapatkan data yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola data,” pungkasnya.
(Adm/Adv/DiskominfoKukar)
