Prolog.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang membahas RPJMD 2025–2029 menekankan pentingnya penyusunan dokumen pembangunan daerah yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Jumat 25 Juli 2025.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa pihaknya meminta Bappeda menjelaskan secara rinci dasar pemilihan program prioritas dalam RPJMD agar tidak hanya sebatas slogan tanpa relevansi dengan kebutuhan nyata masyarakat. “Kami ingin ada penjelasan rinci tentang dasar pemilihan program prioritas itu, jangan sampai sekadar slogan, tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu juga menyoroti proyeksi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp1 triliun setiap tahun yang tercantum dalam rancangan RPJMD. Menurutnya, angka tersebut harus dikaji secara cermat agar benar-benar berdampak pada peningkatan layanan publik.
“Kami mendorong agar selisih Rp1 triliun dari tahun sebelumnya digunakan untuk sektor pendidikan, peningkatan kualitas SDM, dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur. Dengan begitu masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” tegas Syarifatul.
Dalam rapat itu juga dibahas sinkronisasi indikator pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Pansus berharap RPJMD dapat menjadi panduan nyata yang mengarahkan pembangunan Kaltim lima tahun mendatang menuju pemerataan dan kesejahteraan.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
