Prolog.co.id – Keterbatasan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur. Dewan mendesak pemerintah provinsi memperkuat alokasi bantuan keuangan (bankeu) agar pembangunan di dua daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dipercepat.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyebut bankeu tahun 2025 senilai lebih dari Rp200 miliar belum memadai. Ia menekankan bahwa keterlambatan pembangunan jalan akan berdampak langsung pada kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
“Ini menyangkut kepentingan nasional, bukan hanya kebutuhan lokal. Jalan di PPU dan Paser adalah urat nadi logistik menuju IKN,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas PUPR Paser, terdapat delapan ruas jalan yang membutuhkan peningkatan dengan nilai total sekitar Rp1,2 triliun. Meski dua ruas jalan provinsi sudah hampir mantap, banyak jalur penting lain masih terbengkalai. Kondisi serupa juga terjadi di PPU, khususnya ruas Ambulu–Minung yang belum sepenuhnya layak.
Abdurahman menegaskan, DPRD bersama tujuh legislator dari dapil Paser dan PPU akan terus mengawal pembahasan anggaran agar wilayah penyangga tidak terabaikan.
“Kaltim punya tanggung jawab besar karena menjadi pintu masa depan Indonesia. Infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama,” tandasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
