Prolog.co.id, Samarinda—Kutai Kartanegara (Kukar) selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan kontribusi sumber daya alam terbesar di Kaltim. Stereotip bahwa Kukar identik dengan tambang pun tak terhindarkan.
Namun bagi Muhammad Husni Fachruddin, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, pertanyaan tentang “apa yang bisa dikeruk” dari daerah pemilihannya tak selalu harus dijawab dengan eksploitasi fisik. Menurut Husni, persoalannya bukan semata keberadaan sumber daya alam, melainkan bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini terabaikan.
Salah satunya melalui pajak kendaraan perusahaan, khususnya alat berat, serta konsumsi BBM industri.“Perusahaan-perusahaan besar memakai kendaraan dan BBM dalam jumlah besar. Pajak-pajak itu harus optimal dipungut, baik oleh Kukar maupun oleh Provinsi Kaltim,” kata Husni.
Bagian dari pendapatan yang masuk ke provinsi, lanjutnya, masih akan dibagi ke kabupaten/kota.Di titik inilah ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai upaya menginventarisasi potensi pajak tidak bisa dibebankan hanya pada provinsi, tetapi harus dibantu oleh pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perusahaan.
Selain itu, Husni juga menyoroti kondisi perusahaan daerah (perusda) yang selama ini dinilai tidak mampu memberikan kontribusi berarti. Ia menyebut ada perusda yang dividen tahunannya bahkan lebih rendah dibanding bunga bank. “Kalau perusda tidak dapat menghasilkan keuntungan melebihi bunga bank, lebih baik ditutup saja,” ujarnya.
Komisi II, menurutnya, sedang merapikan kembali struktur dan kinerja perusda agar tidak lagi menjadi beban anggaran.Husni optimistis pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim dapat meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Ia menilai terdapat komitmen kuat dari gubernur dan DPRD untuk menginventarisasi setiap potensi yang selama ini luput atau dibiarkan menguap begitu saja.
(Nur/Adv)
