Prolog.co.id, Samarinda – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggeruduk Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi damai ojol Samarinda digelar untuk mendesak pemerintah agar segera melakukan penyesuaian tarif yang lebih adil dan menetapkan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan ojol. Mereka juga menuntut penghentian program promosi aplikator yang dinilai telah merugikan penghasilan mitra.
Aksi ojol Samarinda ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam kesempatan itu, AMKB menyampaikan lima tuntutan utama, antara lain: kenaikan tarif bersih untuk layanan penumpang dan barang, penetapan tarif dasar yang adil, penetapan tarif bersih bagi taksi online, pembentukan undang-undang transportasi online, serta penghentian promosi dari aplikator yang menekan pendapatan mitra.
Menanggapi aksi ribuan pengemudi ojol ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para ojol. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim akan memfasilitasi penyampaian tuntutan tersebut kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam penetapan kebijakan tarif.
“Ojol ini bagian penting dalam mendukung pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM. Pemprov akan menerima dan memfasilitasi aspirasi ini melalui audiensi, lalu menyampaikannya ke pemerintah pusat karena penentuan tarif adalah kewenangan mereka,” ujar Seno Aji.
Senada dengan Wagub, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan bahwa Pemprov memang tidak memiliki wewenang langsung untuk menetapkan tarif, karena hal itu merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kemenhub dan perusahaan aplikator.
“Apa yang menjadi aspirasi para pengemudi ojol ini akan kita tampung dan kita teruskan. Tapi tentu ada mekanisme perhitungan yang harus dilakukan sebelum ada penyesuaian tarif. Tidak bisa langsung dinaikkan begitu saja,” sebutnya. Selain meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat, Irhamsyah menambahkan, Pemprov juga akan mempertimbangkan untuk memanggil seluruh aplikator yang beroperasi di Kaltim agar menghentikan program promosi yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Tuntutan Ojol Samarinda untuk Kesejahteraan
Koordinator aksi, Ivan Jaya, menyebutkan bahwa saat ini para mitra pengemudi merasa semakin tertekan dengan kebijakan tarif yang tidak seimbang serta promosi yang terus-menerus memangkas penghasilan. Ia berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk hadir dan melindungi para pekerja sektor transportasi digital dari praktik eksploitasi.
“Kami minta Gubernur Kaltim menyampaikan tuntutan kami ke Kemenhub dan mengajak aplikator berdialog agar ada keadilan. Jangan biarkan pengemudi terus dirugikan,” tegas Ivan.
Dengan jumlah anggota mencapai 10.000 pengemudi ojol dan taksi online di seluruh Kaltim, AMKB berharap pemerintah bisa hadir sebagai penengah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, khususnya para pekerja informal di sektor transportasi daring ini. (mat)
