Prolog.co.id, Samarinda – Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim kembali menjadi panggung penyampaian uneg-uneg masyarakat yang menumpuk jelang akhir tahun anggaran. Mulai persoalan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi, semua kembali mencuat dan dititipkan kepada para wakil rakyat.
Aspirasi yang terus berdatangan ini menandakan kebutuhan warga masih jauh dari kata rampung. Pemerintah daerah dinilai perlu langkah lebih konkret, bukan sekadar menampung keluhan. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa rangkaian masukan yang diterima dewan dalam beberapa bulan terakhir tidak boleh selesai di meja pencatatan.
“Semua masukan harus direspons, bukan hanya ditulis. Ini suara langsung dari masyarakat yang jadi pijakan kami dalam menentukan kebijakan daerah,” tegas Yenni.
Ia menyebut mayoritas aspirasi datang dari jalur reses, pertemuan warga, hingga penyampaian spontan saat agenda dewan. Polanya hampir sama: kebutuhan dasar masih mendominasi. “Jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan—itu yang paling banyak disebut. Artinya pemerintah perlu menata ulang prioritas pembangunan,” ujarnya.
DPRD, kata Yenni, telah meminta setiap komisi memperketat pengawasan terhadap program pemprov, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ia menilai efektivitas penyerapan anggaran harus diperhatikan serius lantaran masih ada program yang tidak berjalan optimal.
“Kami tidak ingin ada program mangkrak. Setiap rupiah harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang layak,” imbuhnya.
Menurutnya, DPRD akan merampungkan rangkuman resmi aspirasi Paripurna ke-48 untuk diserahkan kepada Pemprov Kaltim agar segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.“Ini bukan sekadar prosedur administrasi. Kami ingin ada dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Itu yang mereka tunggu,” tutupnya.
(Nur/Adv)
