Prolog.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan 28 perwakilan pemangku kepentingan, dari perguruan tinggi, organisasi profesi guru, hingga kepala sekolah. Pansus berupaya menghimpun masukan faktual dan substansial agar Ranperda yang disusun relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Sarkowi V. Zahry ini, sejumlah isu strategis pendidikan menjadi sorotan. Beberapa poin yang mengemuka antara lain kualitas lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sertifikasi berbasis kompetensi lokal, peningkatan kesejahteraan guru honorer, dan akses pendidikan di wilayah 3T.
Ketua Pansus, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa Ranperda ini harus mampu menjadi dasar bagi sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Ia berharap, Ranperda ini tidak hanya menjadi formalitas hukum, melainkan menjadi solusi nyata.
“Kami mengundang para pelaku pendidikan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman langsung. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan nyata, bukan sekadar formalitas hukum,” tegasnya, Kamis, 18 September 2025.
Selain itu, forum ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa.
“Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya sikap, adab, dan karakter yang baik. Pendidikan harus menyentuh hati dan membentuk kepribadian, bukan sekadar angka di rapor,” ujarnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
