Prolog.co.id, Samarinda—Fraksi PDI Perjuangan juga mengulas sejumlah isu teknis dalam RAPBD 2026, termasuk besarnya porsi belanja pegawai, penanganan stunting, hingga rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Dalam pandangan umumnya di Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-45, yang diwakili oleh Anggota DPRD Kaltim, Sugiyono, menyebut fraksi menyoroti dominasi belanja pegawai yang dinilai “terlalu fantastis” dibanding total belanja daerah. PDIP meminta Pemprov menata ulang komposisi anggaran agar lebih berpihak pada masyarakat melalui program-program pro rakyat.
Sorotan lain tertuju pada penurunan drastis Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 9,33 triliun menjadi hanya Rp 3,13 triliun atau turun 66%. Kondisi ini dinilai harus diimbangi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi secara real-time.
PDIP juga mendorong Pemprov memperkuat program penurunan stunting lewat data by name by address yang akurat, integrasi intervensi gizi, serta penguatan kader kesehatan. “Fraksi menilai penanganan stunting adalah investasi bagi masa depan generasi Kaltim sehingga harus diperluas terutama untuk keluarga kurang mampu dan wilayah minim akses kesehatan,” urainya.
Isu paling keras disampaikan mengenai rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. PDIP menolak wacana itu dan menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi daerah penghasil seperti Kaltim. “Bahkan fraksi menyebut, jika diplomasi Pemprov tidak direspons pusat, aspirasi masyarakat perlu diberi ruang,” ujarnya.
Fraksi menutup pandangan dengan menegaskan seluruh kritik ditujukan untuk memastikan APBD 2026 tetap Pro-Rakyat, sejalan dengan ajaran Bung Karno bahwa pembangunan harus diabdikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim.
(Nur/Adv)
