Prolog.co.id, Samarinda – Kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim kini meluncurkan program bantuan berupa pembebasan biaya administrasi dalam proses kepemilikan rumah.
Program ini akan mulai dijalankan pada bulan Mei 2025, dengan target 1.000 unit rumah pada tahap awal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif “Gratispol” atau program pengurangan beban masyarakat melalui pembiayaan pemerintah.
“Dalam proses transaksi kepemilikan rumah, masyarakat biasanya dibebani biaya provisi, notaris, dan biaya administrasi lainnya yang bisa mencapai hampir Rp10 juta. Nah, seluruh biaya ini akan ditanggung Pemprov Kaltim,” ujar Nanda, Senin 21 April 2025.
Menurutnya, program ini bekerja sama dengan pihak perbankan, di mana calon penerima bantuan harus terlebih dahulu memenuhi syarat kelayakan untuk mengikuti akad kredit.
“Sepanjang dinyatakan layak oleh pihak bank, maka biaya administrasi rumahnya akan dibiayai oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Adapun kriteria penerima program adalah warga yang belum memiliki rumah, serta memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan untuk yang sudah menikah, dan di bawah Rp7 juta bagi yang belum menikah.
Firnanda menegaskan bahwa selain bertujuan membantu MBR memiliki rumah, program ini juga diharapkan bisa mendorong sektor perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita juga berharap dengan adanya program ini bisa meringankan beban masyarakat Kaltim dalam memiliki rumah,” tutupnya.
(Mat)
