Prolog.co.id, Samarinda – Krisis distribusi akibat kekeringan dan surutnya permukaan Sungai Mahakam di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah cepat. Sebanyak 79,8 ton stimulus pangan diberangkatkan dari Samarinda menuju wilayah perbatasan tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memimpin langsung pelepasan bantuan pada Selasa 5 Agustus 2025 di halamab Kantoe Gubernur Kaltim. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tak tinggal diam melihat warga terdampak kesulitan akses pangan, khususnya di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai.
“Surutnya air sungai menyebabkan jalur distribusi terganggu. Akibatnya, pasokan sembako tersendat dan harga melambung tinggi. Ini tidak bisa kita biarkan,” ujar Seno Aji.
Bantuan yang dikirim meliputi 68,5 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan 11,3 ton sembako lainnya, seperti minyak goreng dan gula. Selain untuk distribusi langsung, sebagian dari bantuan ini akan digunakan dalam operasi pasar murah di Mahulu.
“Pengiriman logistik ini merupakan hasil sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltim, yang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM), Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH), serta BUMD pengelola program SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan),” jelasnya.
Selain itu dia menerangkan, langkah serupa turut dilakukan di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana Pemprov Kaltim menggelar operasi pangan murah dengan menyediakan dua ton tepung terigu, gula pasir, minyak goreng, dan beras dengan harga terkendali.
Seno menambahkan, kebijakan ini tidak hanya bersifat darurat, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi daerah, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan Kaltim.
Lebih jauh, Pemprov Kaltim juga mendorong perusahaan tambang di daerah untuk ambil bagian dalam misi kemandirian pangan.
“Kami harap perusahaan dapat menyediakan lahan pertanian. Ini mendukung target swasembada pangan di pertengahan tahun 2026 yang sejalan dengan program nasional,” tutupnya.
(Mat)
