Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Perjalanan Dinas DPRD Kaltim dengan APBN dan APBD Bakal Dapat Perlakuan Khusus dari Garuda Indonesia

Terbit: 1 Februari 2024

garuda indonesia
Manager Sales Garuda Indonesia Branch Office Balikpapan, Achmad Allam Rafli. (Yasmin/Prolog.co.id)

Prolog.co.id, Samarinda – Garuda Indonesia menawarkan kerja sama korporasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim).

Manager Sales Garuda Indonesia Branch Office Balikpapan, Achmad Allam Rafli mengatakan, pihaknya turut menyosialisasikan harga khusus skema NKRI. Hadirnya skema NKRI, ada sejumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh DPRD Kaltim selaku lembaga yang sering melakukan perjalanan dinas menggunakan APBN atau APBD.

“Kami lebih ke sosialisasi karena selama ini DPRD Kaltim belum ada kerja sama korporasi dengan Garuda Indonesia,” ungkap Allam saat ditemui di DPRD Kaltim, Kamis (1/2).

Allam menjelaskan, harga khusus skema NKRI diperuntukkan untuk kementerian, lembaga, dan institusi daerah yang melakukan perjalanan dinas dengan APBD atau APBN. Dia mengatakan, ada keistimewaan yang akan didapat.

“Mulai harga special pagu, maksudnya penyesuaian harga tiket lebih hemat untuk pembelian tiket perjalanan dinas domestik. Lalu free reschedule, tidak dikenakan biaya penalty untuk perubahan jadwal penerbangan hingga sebelum keberangkatan, dan less penalty for refund/change,” sambungnya.

Diakui Allam, selama ini serapan terkait harga khusus skema NKRI masih sedikit. Oleh sebab itu, pada 2024 ini pihaknya berupaya untuk memperluas informasi ini. Sebab, memang masih banyak pihak yang belum mengetahui secara spesifik.

“Jadi saat mereka melakukan perjalanan dinas, ada kartu pegawai atau anggota. Perorangan atau grup itu tidak masalah. Kemudian, untuk 1 ajudan dan staf atau keluarga selama tercantum di Kartu Keluarga (KK) itu bisa kalau memang ikut perjalanan dinas,” jelas Allam lagi.

Sebenarnya, skema harga khusus NKRI ini sudah diterapkan sejak tahun lalu. Namun, penerapannya memang belum terlalu masif dan serapan di Kaltim masih kurang.

Selama Januari 2024 lalu, tercatat hanya 17 penumpang yang memanfaatkan harga khusus skema NKRI. Allam berharap, jumlahnya akan terus bertambah mengingat, ada banyak kementerian dan lembaga di Kaltim.

“Makanya, kami sangat gencar untuk bisa mengunjungi Kementerian atau lembaga yang perjalanan dinasnya memakai APBN atau APBD. Skema ini akan berakhir pada Desember 2024. Jadi kalau tidak digunakan, sangat disayangkan,” papar Allam.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji merespons positif kedatangan pihak Garuda Indonesia yang menyosialisasikan harga khusus skema NKRI. Pihaknya tak memungkiri bahwa DPRD Kaltim acap kali memang melaksanakan perjalanan dinas.

“Jadi nanti anggota dewan mendapatkan bonus-bonus dan pengurangan khusus perjalanan dinas. Saat ini, kami sudah menggunakan Perpres Nomor 53 dan kita harus mengikuti bagaimana perjalanan dinas itu ada jumlah lump sum yang nilainya juga sangat terbatas,” ungkap Seno.

Ditanya mengenai tindak lanjut berikutnya, pihaknya bakal segera membuat perjanjian korporasi antara DPRD dan Garuda Indonesia. Kemudian mendiskusikan lebih lanjut terkait keuntungan lainnya. (Gia)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved