Prolog.co.id, Samarinda – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan bahwa kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim tidak memiliki fokus yang signifikan. Mengingat, program-program yang dijalankan juga masih dalam lingkup kecil.
“DPTPH Kaltim harusnya fokus dengan permasalahan yang ada di Kaltim. Terutama soal kelangkaan pangan,” ungkap Akmal Malik dalam Coffee Morning dengan awak media di Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/2).
Dia juga mengatakan, hampir 50 persen komoditas pangan justru berasal dari hasil impor. Akmal Malik menegaskan, perlu ada kedualtan dari segi ketahanan pangan yang selama ini digagas oleh Kaltim.
“Kita harus menerjemahkan kembali arti dari Kaltim berdaulat dari segi ketahanan pangan,” jelasnya lagi.
Menurut Akmal Malik, jika DPTPH Kaltim lebih fokus kepada masalah yang ada, maka program yang dijalankan mesti mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menjalin koordinasi antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten dan kota, hingga desa.
“Artinya semua harus bergerak, ada keserantakan,” ucap Akmal Malik.
Akmal menjelaskan, pemanfaatan dari 85 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mempunyai ratusan penyuluh pertanian yang tersebar di Kaltim. Dia meyakini, BPP mempunyai lahan sampai 5 hektare per daerah.
Dia juga mengatakan, contoh dari aksi nyata akan jadi bukti kemandirian ketahanan pangan. Misalnya komoditas cabai. Diharapkan para penyuluh pertanian bergerak menanam cabai di seluruh lahan. Walhasil, hasil produksi bisa menekan angka inflasi.
DPTPH Kaltim juga disarankan untuk bisa melakukan kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Contohnya, lahan reklamasi pasca tambang juga bisa dipakai untuk menanam komoditas yang cocok di lahan kritis.
“Menanam kemiri sunan paling cocok. Kemiri sunan sangat bermanfaat untuk biodiesel. Dana reklamasi itu digunakan untuk menanam itu. Nanti Kaltim akan menjadi penyuplai biodiesel,” tandasnya. (Gia)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
