Prolog.co.id, Tenggarong – Debat publik kontestan PSU Pilkada Kutai Kartanegara 2024 telah usai, namun beberapa isu seperti fasilitas umum masih terus dibicarakan. Fasilitas jalan umum menjadi satu di antara isu yang sempat memanas pada debat publik PSU Pilkada Kukar pada Rabu, 9 April 2025 lalu.
Isu terkait jalan ini pun mencuri perhatian politisi Partai Demokrat, Max Donal Tindage. Dibenaknya timbul pertanyaan; benarkah tak ada peningkatan pembangunan jalan selama era kepemimpinan Edi Damansyah dan Rendi Solihin?
Mencari jawaban di kepalanya, mantan anggota DPRD Kukar ini turun tangan menelusuri isu soal jalan yang tak layak dan mengkroscek data.
Dari penulusurannya, ia menjawab dengan data konkret. Ia mengutip dokumen resmi seperti LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), serta LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai dasar analisis.
Dari total ruas jalan di Kukar sepanjang 1.193 km, data menunjukkan peningkatan signifikan kondisi jalan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022: 522,2 km jalan dalam kondisi baik. Pun demikian pada tahun 2023, 701,9 km jalan dan tahun 2024 sepanjang 1.112 km.
“Ini bukan angka karangan. Angka-angka ini sah dan menjadi dasar audit. Dalam dua tahun saja, peningkatan jalan dalam kondisi baik mencapai hampir 600 kilometer. Dan jika ditarik sejak 2020, totalnya mendekati 1.000 kilometer,” ujar Max Donal.
Ia menambahkan bahwa peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik tidak mungkin terjadi tanpa pembangunan fisik yang nyata. Menurutnya, jika ada kerusakan di beberapa ruas, itu wajar sebagai konsekuensi dari penggunaan yang intens, bukan bukti ketidakpedulian atau ketiadaan pembangunan.
Dalam catatan Max, pembangunan infrastruktur di Kukar memang membutuhkan waktu. Sebab, luas wilayah Kukar mencapai tiga juta hektare dan panjang target jalan yang harus dibangun lebih dari 2.000 km. Luasnya wilayah ini membuat Kukar membutuhkan tahapan yang konsisten dan bukan janji retoris.
Ia turut menyinggung kualitas debat publik yang menurutnya kadang hanya dipenuhi pengamatan sekilas dan minim data. “Apa yang disampaikan beberapa paslon dalam debat itu lebih mirip opini ketimbang kesimpulan berbasis data. Luasnya Kukar membuat observasi visual saja tak cukup untuk menilai kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Politikus senior Demokrat ini turut mengingatkan pentingnya menyampaikan informasi berbasis data dalam ruang publik. “Semoga ke depan, semua klaim tentang pembangunan di Kukar bisa didukung data yang akurat dan terpercaya. Karena seperti pepatah bilang, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Jangan sampai itu jadi ukuran objektivitas kita di negeri ini,” tutupnya.
