Prolog.co.id, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) baru saja menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin, 3 Juni 2024, untuk menyusun agenda kerja mereka selama bulan ini. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, S.Sos, turut dihadiri oleh para pejabat dari Sekretariat DPRD Kutim.
Ketua DPRD Joni memaparkan bahwa rapat ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan DPRD Kutim dalam menghadapi berbagai isu penting selama bulan Juni.
“Rapat Banmus hari ini kami adakan untuk menyusun dan memprioritaskan agenda kerja DPRD untuk bulan Juni. Kami memiliki beberapa kegiatan utama yang harus kami laksanakan,” kata Joni.
Dijelaskan bahwa bulan ini, DPRD Kutim akan menjalani empat agenda kunci. Agenda pertama adalah rapat paripurna untuk membahas nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
“Kegiatan pertama kami adalah rapat paripurna mengenai APBD tahun lalu. Setelah itu, kami akan melanjutkan dengan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus),” jelasnya.
Agenda berikutnya termasuk pengesahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Menurut Joni, penyelesaian agenda ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Setelah pengesahan LHP dan LKPJ, kami akan memberikan tanggapan terkait APBD. Proses ini harus diselesaikan sebelum kita beralih ke pembahasan agenda lainnya,” tambah Joni, yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketika ditanya mengenai jadwal pembahasan APBD Perubahan 2024, Joni mengonfirmasi bahwa pembahasan tersebut akan dimulai setelah agenda-agenda utama bulan ini selesai.
“Pembahasan APBD Perubahan 2024 baru akan kami mulai setelah menyelesaikan agenda-agenda utama yang telah direncanakan. Ini agar proses berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.
Dengan rapat Banmus ini, DPRD Kutim berharap dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih terencana dan efektif, memastikan semua agenda dilaksanakan sesuai jadwal, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kutai Timur.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
