Prolog.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur kembali mematangkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim. Rapat yang digelar pada Rabu, 3 September 2025, ini mengungkap postur anggaran belanja daerah yang mencapai Rp21,35 triliun, dengan fokus pada alokasi belanja wajib dan pendanaan dua program strategis unggulan pemerintah provinsi: Gratispol dan Jospol.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud ini memastikan kesinambungan antara dokumen KUA-PPAS 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Selain rincian alokasi dana, pembahasan juga ditekankan pada jaminan bahwa program yang direncanakan merupakan prioritas nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua TAPD Sri Wahyuni memaparkan rincian komposisi APBD 2026 yang totalnya mencapai Rp21,37 triliun. Angka tersebut berasal dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp20,45 triliun, ditambah pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp900 miliar. Sementara itu, total pengeluaran atau belanja daerah direncanakan sebesar Rp21,35 triliun.
Mayoritas anggaran belanja daerah Kaltim 2026 akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp10,99 triliun. Di dalam belanja operasional ini, alokasi terbesar terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp4,13 triliun dan belanja barang dan jasa sebesar Rp6,40 triliun.
Alokasi belanja lain mencakup belanja modal sebesar Rp3,11 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, irigasi, serta pengadaan alat. Selain itu, belanja transfer ke kabupaten dan kota mencapai angka signifikan, yakni Rp7,17 triliun. Dana untuk belanja tidak terduga disiapkan sebesar Rp70,21 miliar.
Sri Wahyuni, yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kaltim, menambahkan bahwa anggaran juga difokuskan pada belanja wajib daerah. Belanja wajib ini mencakup sektor pendidikan sebesar Rp3,49 triliun, belanja pegawai Rp3,87 triliun, serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp5,12 triliun.
“Tema pembangunan Kaltim tahun 2026 sudah selaras dengan prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, dan konektivitas infrastruktur,” terang Sri Wahyuni.
Fokus utama belanja daerah 2026 juga tertuju pada dua program unggulan Pemprov Kaltim, yaitu Gratispol dan Jospol, dengan total alokasi dana mencapai Rp4,71 triliun.
Program Gratispol disiapkan anggaran sebesar Rp2,67 triliun. Program ini berorientasi pada peningkatan layanan dasar masyarakat secara gratis.
“Program Gratispol mencakup sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, internet gratis di desa, seragam sekolah gratis, hingga program umroh bagi petugas rumah ibadah,” ungkap Sri Wahyuni.
Sementara itu, program Jospol dialokasikan sebesar Rp2,04 triliun. Program ini lebih diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah melalui kebijakan strategis seperti hilirisasi pertanian, insentif bagi guru dan penjaga rumah ibadah, pengembangan UMKM, pariwisata berbasis desa, serta pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Secara keseluruhan, Sri Wahyuni menyebutkan sebanyak Rp6,85 triliun dialokasikan untuk sepuluh sasaran pembangunan, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Meski demikian, Banggar DPRD Kaltim tetap menekankan pentingnya efisiensi dan konsistensi. Anggota Banggar Agusriansyah Ridwan mengingatkan TAPD agar tetap berpegang pada prinsip money follow program dan value for money.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud juga menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan implementasi. Ia menekankan program yang disusun oleh setiap perangkat daerah harus berbasis keadilan dan selaras dengan dokumen perencanaan.
“Kita tidak ingin ada ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Program harus terukur dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Hasanuddin.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
