Prolog.co.id, Samarinda – Tumpukan sampah menggunung di beberapa tempat penampungan sementara (TPS) di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Enam TPS yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda rupanya belum mampu menampung sampah yang dihasilkan 63 ribu warga Palaran.
Ceceran sampah di TPS menjadi pemandangan rutin bagi warga yang melintas di Jalan Trikora Kecamatan Palaran. Aroma dari ceceran sampah di TPS yang tak jauh dari jembatan kembar itu pun tak kalah mengganggu bagi pengendara yang melintas.
Kondisi yang mengganggu kenyamanan ini tak hanya terjadi di lokasi saja, dua TPS lain di Kelurahan Bukuan dan Simpang Pasir pun tak kalah mengganggu. Menimbulkan masalah serupa.
Permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Palaran ini pun menjadi keluhan masyarakat Palaran. Di antaranya Rahmadani, pemuda Kelurahan Bukuan yang juga Ketua Forum Komunikasi Pemuda Palaran (Forkom Pemeran).
“Tingginya produksi sampah yang tidak di barengi dengan pengelolaan TPS yang baik membuat TPS di Palaran mengalami overload. Sampah-sampah yang berserakan ini menimbulkan bau busuk dan menganggu masyarakat,” kata Dani.
Ia bersama pemuda palaran lainnya berharap masalah ini mendapat perhatian lebih dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda. Menuntut pengangkutan sampah di seluruh TPS Palaran ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menambah jumlah TPS.
“Permasalhan ini sudah lama terjadi, masyarakat dan pemuda palaran sudah sering mengeluh kepada beberapa pihak terkait tetapi belum juga ada tindak lanjut penyelesaian. DLH sebagai kedinasan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kota Samarinda harusnya bisa mengevaluasi kinerjanya,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) DLH Samarinda Boy Leonardo Sianipar menjelaskan, penumpukan sampah terjadi karena beberapa faktor, di antaranya jumlah armada yang terbatas dan lonjakan volume sampah sekitar 15 persen.
“Kami keterbatasan armada pengangkut. Memang, sebelumnya ada penambahan armada 15 unit, tapi yang harus diingat ada 7 armada kami yang kondisinya tidak layak. Jadi hitungannya hanya ada plus 8 saja yang harus meng-cover sampah dengan kenaikan volume sekitar 15 persen,” terangnya.
Di sisi lain, ketidaksiplinan jam buang sampah juga dianggap menjadi faktor penyebab pengelolaan sampah menjadi buruk. Sebab, akan mempengaruhi dalam jadwal pengangkutan sampah hingga masalah estetika.
“Saya berharap adanya kesadaran mendasar dari masyarakat, paling tidak soal jam buang. Jika diikuti kami dari DLH akan melakukan apa pun untuk pengangkutan. Tapi jika tidak sesuai jam buang kami pun akan kewalahan, itu juga yang bikin TPS meluber,” terangnya.
Terkait permintaan penambahan dan peremajaan TPS, Boy menerangkan, sampai saat ini masih menunggu kepastian lahan dari pemangku wilayah, dalam hal ini pemerintah kecamatan agar berkoordinasi dengan BPKAD.
“Termasuk pembangunan TPS dan prasarananya menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR). DLH hanya menjalankan,” kata Boy.
Begitu pula dengan penggunaan TPS Segara yang telah diremajakan, tak jauh dari TPS lama, hingga kini belum bisa digunakan. Sebab, masih terbatas akses menuju TPS dan menunggu pembangunan dari DPUPR. “Untuk TPS Segara yang baru memang sudah ada, tapi jalan untuk merapat ke TPS-nya yang belum ada, jika dipaksa malah bisa ambles armada kami dan akan berefek ke pengelolaan yang lain,” tutupnya. (Day)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
