Prolog.co.id, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengingatkan agar pengelolaan dana karbon di Kaltim dilakukan secara hati-hati, terkoordinasi, dan berbasis data.
Menurutnya, tata kelola yang tepat menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sarkowi menjelaskan, dana karbon yang diterima Kaltim berasal dari program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) yang dikelola Bank Dunia.
Skema tersebut merupakan kompensasi atas keberhasilan daerah menekan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.Sejak 2024, dana karbon mulai disalurkan kepada 441 desa, kelompok masyarakat, serta komunitas adat yang dinilai berperan aktif menjaga kawasan hutan.
“Kesempatan ini sangat besar bagi Kaltim. Tapi keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari tersalurnya dana, melainkan dari dampak nyata di lapangan,” kata Sarkowi.
Ia menilai koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat mutlak diperlukan, mengingat kebijakan dana karbon berada di bawah kewenangan kementerian di tingkat nasional. Tanpa sinergi yang baik, potensi tumpang tindih kebijakan dan ketidaktepatan sasaran dinilai cukup besar.
Selain itu, Sarkowi juga menekankan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi, terutama terkait luasan hutan, wilayah kelola masyarakat, serta capaian pengurangan emisi.“Data yang kuat akan menjaga kredibilitas Kaltim di mata mitra internasional sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya.
(Nur/Adv)
