Prolog.co.id — DPRD Provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian khusus terhadap implementasi Program Sekolah Garuda, menekankan perlunya keterlibatan lintas pihak agar program ini dapat berjalan efektif. Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menyatakan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan sektor swasta.
Hal ini disampaikannya usai mendampingi kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda, yang menjadi salah satu dari 12 sekolah percontohan Sekolah Garuda di 2025.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah pusat bisa memulai program, tetapi keberlanjutan dan dampaknya di lapangan sangat bergantung pada sinergi dengan daerah,” ungkap Agusriansyah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan bahwa untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat, regulasi dan indikator keberhasilan harus jelas. Program Sekolah Garuda, menurutnya, harus mampu menghadirkan inovasi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan global sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, Agusriansyah menekankan pentingnya dukungan hukum yang kuat agar program ini tidak terhenti pada pergantian pemerintahan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah menindaklanjuti inisiatif pusat melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga semua pemangku kepentingan bisa bergerak bersama.
“Program pendidikan sebesar ini harus nyata di lapangan, bukan hanya di dokumen atau media. Perda bisa memastikan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari guru, orang tua, hingga sektor swasta,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Sekolah Garuda harus membawa perubahan nyata bagi kualitas pendidikan, pemerataan akses, dan penguatan kompetensi siswa. “Dampak nyata adalah satu-satunya ukuran kesuksesan program ini,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
