Prolog.co.id, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti lemahnya kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah melihat laporan terbaru soal serapan belanja dan realisasi pendapatan daerah yang belum menggembirakan menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Dalam evaluasi itu, Ananda menemukan bahwa serapan belanja OPD belum menembus 70 persen, sementara realisasi pendapatan daerah masih bertahan di sekitar 60 persen. Angka tersebut dianggap jauh dari target wajar di penghujung triwulan keempat.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Dengan waktu yang semakin mepet, seluruh OPD perlu mempercepat kerja mereka tanpa mengabaikan kualitas. Anggaran yang tidak terserap maksimal artinya manfaat bagi masyarakat juga tertunda,” ujar Ananda.
Menurutnya, problem rendahnya serapan bukan hanya menyangkut teknis administrasi, tetapi juga kualitas perencanaan serta lemahnya pengendalian internal masing-masing OPD. Ia menekankan pentingnya audit internal lebih dini, akselerasi proses administrasi, dan koordinasi intensif antara OPD serta Badan Pengelola Keuangan Daerah.
“Ini jadi pelajaran penting. Ke depan, penyusunan rencana dan target PAD harus lebih realistis dan terukur. Jangan sampai anggaran baru bergerak ketika waktu sudah hampir habis,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah percepatan boleh dilakukan, sepanjang tetap berada dalam koridor regulasi dan pengawasan yang ketat. Target, kata Ananda, memang patut dikejar, tetapi kehati-hatian tidak boleh ditinggalkan.
Ananda memastikan DPRD Kaltim akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan OPD bekerja sesuai indikator kinerja dan rencana yang telah disusun.
“Kami akan terus mengawal. Bukan cuma memastikan serapan anggaran tercapai, tetapi memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kaltim,” kuncinya.
(Nur/Adv)
