
Kutai Timur Juara Umum, MTQ ke-45 Kaltim Resmi Ditutup
Prolog.co.id — Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 tingkat Provinsi Kalimantan Timur resmi ditutup di Alun-Alun Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat malam 18 Juli 2025. Acara penutupan

Prolog.co.id — Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-45 tingkat Provinsi Kalimantan Timur resmi ditutup di Alun-Alun Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat malam 18 Juli 2025. Acara penutupan

Prolog.co.id — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti buruknya pengelolaan tambang di wilayah Kaltim. Ia mengingatkan maraknya tambang ilegal dan lemahnya pengawasan menjadi

Prolog.co.id — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti dugaan pungutan pembelian seragam dan ongkos jahit di SMA Negeri 10 Samarinda yang mencapai

Prolog.co.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Balikpapan dan

Prolog.co.id — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya menjaga Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai kegiatan edukatif bagi siswa baru. Ia meminta agar

Prolog.co.id — DPRD Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kaltim memutuskan untuk tidak mengakomodasi Bantuan Keuangan (Bankeu), Bantuan Sosial (Bansos), dan Hibah dalam Anggaran Pendapatan dan

Prolog.co.id — Sejumlah Anggota DPRD Kalimantan Timur mendampingi kunjungan kerja Gubernur Rudy Mas’ud ke Kabupaten Kutai Timur pada Senin 14 Juli 2025, termasuk meninjau operasional

Prolog.co.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan pemantauan langsung terhadap proses relokasi SMAN 10 Samarinda, Senin 14 Juli 2025, di lokasi lama sekolah di

Prolog.co.id — DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kaltim secara resmi menyetujui perubahan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja

Prolog.co.id — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dari lima menjadi tujuh tahun menjadi perhatian DPRD Kalimantan