Prolog.co.id, Samarinda – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) diingatkan tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah diminta tetap menjaga kinerja layanan dengan memperkuat kerja sama lintas sektor.
Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah. Ia menilai keterbatasan ruang fiskal seharusnya tidak dijadikan alasan untuk melemahkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Syarifatul, kondisi anggaran yang terbatas justru harus dimaknai sebagai peluang untuk melakukan pembenahan tata kelola dan mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Pengurangan dana, termasuk BKD, jangan menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencari solusi bersama. Salah satu pendekatan yang didorong adalah penguatan kolaborasi melalui model pentahelix.Skema tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Dengan kolaborasi ini, Syarifatul meyakini peluang pendanaan baru dapat terbuka, perencanaan program menjadi lebih matang, serta efisiensi pembangunan bisa ditingkatkan.“Kalau semua unsur dilibatkan, kita bisa mencari sumber daya tambahan sekaligus menentukan program prioritas yang tetap harus berjalan,” katanya.
Syarifatul juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbuka lebar. Ia menilai kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) di Kaltim masih bisa dioptimalkan agar kontribusinya terhadap PAD semakin signifikan.“BUMD harus terus didorong agar lebih produktif dan mampu memberi sumbangan nyata bagi pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga dinilai krusial, baik melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha maupun pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).“Peran swasta sangat strategis. Lewat CSR dan kemitraan, kita bisa berbagi peran, termasuk memanfaatkan keahlian akademisi dan komunitas untuk mendukung kinerja pemerintah dan DPRD,” tegasnya.
Tak kalah penting, Syarifatul mengingatkan agar peran media turut dioptimalkan, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun mengawal kebijakan publik.Ia menegaskan pemerintah daerah harus tetap fokus pada program-program prioritas demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan efektif.
“Kolaborasi yang solid antarsemua pihak menjadi kunci agar pembangunan dan layanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
