Prolog.co.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, pada Senin (18/3) kemarin.
Pada kegiatan tersebut, membahas soal aspirasi dari PMII Samarinda yang meminta Pemkot bertanggungjawab dan serius dalam penanganan, penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan ekstrim.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan bahwa terdapat tim percepatan dalam penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kota Samarinda diketuai Wakil Walikota Samarinda, Rusmadi.
Lebih dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang terlibat di dalam penangan soal kemiskinan ekstrim di Kota Tepian melalui Tim percepatan tersebut.
“Mulai dari Dinsos, Perkim, Dinkes, Disdikbud, Dinas Koperasi, Disnaker dan lainnya. Jadi tidak hanya terfokus pada Dinsos saja,” tuturnya saat diwawancarai.
Politikus Demokrat itu mengatakan tim percepatan telah menjalankan beberpa program dalam upaya penanganan kemiskinan eketrim ini.
Mulai dari adanya bantuan untuk kebutuhan personal dan perlengkapan bagi siswa miskin sebanyak 1.679 siswa.
Selanjutnya, lalu ada 1.770 jiwa masuk Penerima Bantuan Inuaran (PBI) daerah Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.
“Serta ada adanya sebanyak 75 jiwa diberikan sembako melalui Probebaya atau Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) dari pemkot Samarinda,” ujarnya.
Bahkan akan adanya bantuan non tunai kepada sebanyak 1.329 keluarga di Kota Tepian, yang mulai dianggarkan pada tahun 2024 mendatang.
“Awal peluncurannya bulan mei, yang berakhir di bulan november. Nantinya setiap keluarga akan mendapatkan sebesar Rp 300 ribu selama 10 bulan,” imbuhnya. (Don)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
