Prolog.co.id, Samarinda – Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menyuarakan keberatannya atas laporan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di institusi pendidikan tinggi.
Ia mengkritik kebijakan tersebut dan menyesalkan bahwa pemerintah tampaknya lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur daripada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Pemerintah saat ini tampaknya memprioritaskan infrastruktur dan mengabaikan SDM. Namun, menurut pandangan saya, masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas SDM kita saat ini,” kata Damayanti.
Damayanti mempertanyakan nilai dari infrastruktur yang maju tanpa didukung oleh SDM yang mumpuni.
“Apabila pemerintah menyediakan fasilitas canggih namun dioperasikan oleh bukan warga lokal, apa gunanya? Ini berarti kita dikendalikan di tanah air kita sendiri oleh mereka yang lebih terampil dari luar,” ungkapnya.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa tugas pemerintah seharusnya adalah mendukung pengembangan SDM yang siap menghadapi tantangan pembangunan masa depan. Oleh karena itu, peningkatan UKT dinilai sebagai penghalang bagi warga lokal untuk mengakses pendidikan.
Damayanti berharap pemerintah akan mempertimbangkan ulang kebijakan peningkatan UKT dan mengalihkan fokusnya pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
“Kita diminta untuk bersaing, namun di mana peran pemerintah dalam hal ini? Seharusnya pemerintah berperan aktif dalam mempersiapkan SDM kita untuk pembangunan yang akan datang,” pungkasnya. (Nng/Adv/DPRD Samarinda)
