Prolog.co.id, Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menyoroti urgensi peningkatan anggaran dan optimalisasi pemanfaatan dana untuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya.
Dengan total APBD 2024 sebesar Rp 9,1 triliun, Jimmy menegaskan bahwa alokasi ideal untuk pembangunan infrastruktur seharusnya mencapai 15 persen.
“Meskipun dengan penggabungan dana perkim, anggaran infrastruktur dapat mencapai lebih dari 20 persen, termasuk untuk pemeliharaan jalan lingkungan dan antar kecamatan, masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan,” jelas Jimmy.
Jimmi mencontohkan masih banyak jalan di gang-gang wilayah Kutim yang membutuhkan aspalisasi setelah dicor, karena struktur jalan yang kaku belum cukup representatif.
Lebih lanjut, Jimmi juga menekankan pentingnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan jalan di Kutim.
“Optimalisasi dana dari APBN dan APBD harus dilakukan untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Memahami bahwa Kutim sebagai daerah yang relatif muda dibandingkan Pulau Jawa dalam hal infrastruktur, Jimmi menyatakan bahwa perhatian dan alokasi anggaran yang lebih besar dari pemerintah sangat diperlukan.
“Selain itu, perlu dilakukan pembenahan arus transportasi di wilayah perkebunan sawit,” tambahnya.
Jimmi juga mendorong partisipasi aktif perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kutim.
“Kita juga perlu memanfaatkan infrastruktur yang dibangun perusahaan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim, Jimmi menegaskan pentingnya pengawasan dan inisiatif pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan anggaran, terutama dengan alokasi di atas 15 persen.
“Kontrol dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan tujuan pembangunan infrastruktur tercapai secara maksimal,” pungkasnya. (Idm/Adv/DPRD Kutim)
