Prolog.co.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan adanya perbedaan data stunting antara pemerintah daerah dan pusat.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), stunting pada 2021 tercatat sebesar 10,74 persen, menurun menjadi 9,8 persen pada 2022, namun meningkat lagi menjadi 12,7 persen pada Februari 2023.
“Saya tidak tahu data yang digunakan wali kota dari mana, tapi sepertinya beliau menggunakan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Saya lebih memilih data daerah, lebih akurat menurut saya,” ujarnya.
Samri menjelaskan bahwa survei nasional cenderung menggunakan sampel lebih kecil dan dilakukan secara global, sehingga data daerah dianggapnya lebih akurat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya meluruskan perbedaan data ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Baik data yang disampaikan wali kota maupun kami bisa jadi keduanya benar atau salah karena kita melihat dari sumber yang berbeda,” jelasnya.
Untuk mendapatkan data stunting yang lebih akurat, Samri menyarankan agar survei mencakup minimal 80 persen dari kunjungan balita ke posyandu, bukan hanya 21,94 persen seperti yang ada saat ini.
“DPRD tidak asal bicara, dan Pemkot juga tidak asal ngomong. Kami berdasarkan data, dan nanti kita buktikan mana yang paling akurat,” tutupnya.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
