Prolog.co.id, Samarinda – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kota Samarinda yang diperkirakan sebesar Rp 4,9 triliun, mengalami penurunan dari APBD 2024 yang mencapai Rp 5,1 triliun. Hal ini menjadi perhatian utama DPRD Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, terutama dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Dalam rapat paripurna DPRD Samarinda mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 yang berlangsung Senin 22 Juli 2024 lalu, terungkap bahwa SiLPA yang diproyeksikan dalam APBD 2024 sebesar Rp 1,5 triliun, setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkoreksi menjadi hanya Rp 500 miliar.
Angkasa menegaskan pentingnya pemkot untuk memastikan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 4,4 miliar dapat tercapai. SiLPA tahun depan dianggarkan Rp 500 miliar untuk menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja tahun depan.
“Makanya dalam pembacaan pandangan, kami warning. Agar hati-hati. Benarkah nilai SiLPA itu bisa didapatkan sumbernya secara pasti? Kalau tidak, bisa defisit,” jelas Angkasa.
Angkasa juga mengkritisi dana hibah sebesar Rp 200 miliar dalam APBD 2025. Ia menegaskan, “Hibah ini seperti hadiah kepada pihak tertentu. Kalau defisit, masa bagi-bagi duit?”
Selain itu, Angkasa menyoroti beberapa proyek yang harus menjadi prioritas penyelesaian, seperti Teras Samarinda dan terowongan Samarinda, yang memerlukan pembiayaan lebih lanjut pada 2025.
“Termasuk juga pembangunan Pasar Pagi. Sampai saat ini progresnya belum terlihat memadai. Tentu akan bergeser di 2025. Kondisi ini harus menjadi fokus untuk diselesaikan,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
