Prolog.co.id, Samarinda – Sejak diberlakukannya sistem parkir non-tunai di Kota Samarinda sebulan lalu, banyak catatan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat serta pihak legislatif mengenai efektivitas kebijakan ini.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah, mendorong pemerintah kota untuk mempercepat integrasi sistem parkir non-tunai di seluruh pusat perbelanjaan guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
Laila menyoroti bahwa penerapan sistem parkir non-tunai di beberapa pusat perbelanjaan belum berjalan optimal. Berdasarkan laporan masyarakat dan pengalamannya sendiri, Laila mengungkapkan bahwa beberapa mal di Samarinda belum memiliki sistem pembayaran parkir yang lengkap, menyebabkan antrean panjang di loket pembayaran.
Misalnya, Mal Lembuswana saat ini hanya menerima pembayaran melalui Bank BCA dan QR, serta belum mendukung aplikasi Parkee.
“Saya juga mengalami hal yang sama di Mal Lembuswana, hanya bisa membayar melalui Bank BCA dan QR saja, yang menyebabkan antrean panjang. Mal Lembuswana juga belum mendukung aplikasi Parkee, padahal beberapa mal lainnya sudah menggunakan aplikasi ini,” jelas Laila.
Laila mempertanyakan lambatnya proses integrasi sistem pembayaran di berbagai mal. Ia mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk menjalin komunikasi dengan lebih banyak bank guna memperluas opsi pembayaran bagi masyarakat.
“Walaupun semua mal seharusnya sudah siap, saat ini baru lima mal yang berfungsi dengan baik. Harusnya semua mal diperlakukan sama tanpa ada perlakuan khusus. Jika satu mal sudah diatur sedemikian rupa, mal lain juga harus mengikuti standar yang sama,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi berkala terhadap penerapan parkir non-tunai sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.
Laila percaya bahwa meskipun ada pro dan kontra pada awal penerapan, langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang ada. Meski ini baru bulan pertama, tantangan di lapangan, seperti metode pembayaran, harus diatasi. Dishub harus lebih aktif dalam berkomunikasi dengan bank-bank lain,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
