Prolog.co.id, Samarinda – Pembangunan fasilitas jalan tanpa saluran drainase menjadi sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD Samarinda). Badan jalan tanpa drainase dianggap tidak memenuhi standar fasilitas umum, terutama untuk akses penghubung dalam kota.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar menjadi satu di antara legislator Basuki Rahmat yang menyoroti kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Tepian.
Ia mengkritik khususnya proyek pembangunan jalan yang dinilai tidak sesuai standar. Menurutnya pembangunan jalan tanpa drainase yang memadai akan menyebabkan jalan yang baru dibangun akan lebih cepat mengalami kerusakan.
“Pintar PUPR-nya sama Wali Kotanya, habis di cor (semenisasi), habis di aspal, nggak ada (diberi) drainase, ya pasti rusak lah. Nggak tahu lah gimana konstruksinya mereka itu,” lanjutnya.
Anhar menyarankan agar Pemkot Samarinda sebaiknya mematangkan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan fisk. Sebab, menurutnya, kurangnya perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jangka panjang.
“Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk program pembangunan lainnya justru tersedot untuk perbaikan infrastruktur yang rusak sebelum waktunya,” kata legislator dari Dapil 2 Samarinda.
“Imbauan ke depan harus ada terobosan terobosan bagus, misalnya pemilu ada wali kota baru, kita tunggu terobosan terobosan walikota yang baru lagi,” sambungnya.
Ia turut mendesak Pemkot Samarinda untuk lebih serius dalam mengawasi setiap proyek pembangunan. Sebab, masih ada proyek yang juga tuntas hingga kini.
“Nyatanya kan sekarang banyak yang nggak tuntas juga pembangunannya, tetap banjir meskipun cepat surut, jalan-jalan yang tak dibenahi, proyek besar nggak tepat waktu. Kami berharap ada terobosan baru dalam pengelolaan proyek infrastruktur agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Anhar.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
