Prolog.co.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk menjalankan Program Gratispol Pendidikan mulai Tahun Ajaran 2025/2026.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis Pemprov untuk membuka akses pendidikan tinggi secara gratis bagi seluruh anak-anak Kaltim.
“Ini adalah langkah nyata. Kita ingin generasi Kaltim tidak lagi terhalang oleh biaya pendidikan,” ujarnya.
Tahap awal program ini akan menyasar mahasiswa baru, dengan seluruh biaya pendaftaran dan pembayaran awal ditanggung melalui APBD 2025. Sementara itu, dukungan bagi mahasiswa semester 2 hingga 8 akan mulai diberikan pada APBD Murni 2026.
Rudy menekankan bahwa Gratispol bersifat terbuka dan inklusif, tanpa membedakan suku, agama, atau ras. Pemprov juga menetapkan kebijakan kuota maksimal 10 persen di atas jumlah mahasiswa baru tahun sebelumnya agar distribusi mahasiswa tetap merata di semua kampus.
“Khusus mahasiswa kedokteran, Pemprov akan menanggung UKT dengan batas maksimal Rp15 juta per semester, sesuai dengan program studi yang diambil,” jelasnya.
Tak hanya fokus pada pembiayaan, Pemprov juga berencana menghadirkan dosen dari kampus nasional dan internasional ke Kaltim sebagai bentuk transformasi sistem pendidikan.
“Investasi pendidikan adalah kunci. Kita ingin SDM Kaltim mampu bersaing secara nasional bahkan global,” katanya.
Rudy Mas’ud mengajak seluruh elemen kampus, baik PTN maupun PTS, untuk mendukung penuh pelaksanaan Gratispol.
“Mari kita kawal bersama agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
(Mat)
