Prolog.co.id – Program pendidikan gratis GratisPol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan akses pendidikan. Namun, DPRD Kaltim menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kualitas lulusan agar benar-benar siap menghadapi dunia kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa penyediaan pendidikan tanpa diiringi dengan jaminan relevansi keahlian di pasar kerja berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam agar program tersebut menghasilkan lulusan yang kompetitif.
“Kami mendukung kebijakan GratisPol, tapi yang paling penting adalah bagaimana lulusan bisa terserap di dunia kerja sesuai kebutuhan industri,” ujar Agusriansyah dalam rapat Panitia Khusus RPJMD.
Ia mengusulkan agar dilakukan revitalisasi jurusan pendidikan dan pelatihan berbasis keahlian yang menyesuaikan dinamika pasar. Menurutnya, langkah ini akan memastikan generasi muda Kaltim memiliki keterampilan yang relevan dengan tantangan ekonomi daerah, termasuk dalam menghadapi era pascatambang.
Selain aspek kurikulum, Agusriansyah juga menekankan perlunya dukungan pembiayaan yang lebih luas. Ia mendorong agar selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendanaan juga bisa bersumber dari kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Percepatan pelatihan harus menjadi prioritas, baik untuk pelajar maupun mahasiswa. Sumber pendanaan bisa diperluas melalui kerja sama dengan perusahaan agar keberlanjutan program lebih terjamin,” jelasnya.
Agusriansyah menambahkan, keberhasilan program pendidikan harus diukur dari kemampuan lulusan dalam menguasai soft skill maupun life skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan strategi jangka panjang, ia berharap Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga memastikan kualitas lulusan mampu menjawab kebutuhan industri.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
