Prolog.co.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kalimantan Timur, Sarifatul Sya’diah, menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program unggulan daerah. Pernyataan ini disampaikan saat rapat pembahasan RPJMD 2025–2029 yang digelar di Balikpapan.
Pertemuan tersebut memanfaatkan agenda kunjungan kerja anggota DPRD ke daerah sekaligus melibatkan berbagai pihak terkait dalam penyusunan dokumen RPJMD. Sarifatul menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus memperhitungkan program yang sudah dijalankan pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih.
Dokumen RPJMD yang dipaparkan Bappeda Kaltim memuat isu strategis pembangunan, proyeksi pertumbuhan ekonomi, estimasi pendapatan daerah lima tahun ke depan, serta program-program unggulan, seperti Gratispol, Jospol, BPJS gratis, bantuan marbot, Wi-Fi gratis, dan program kesejahteraan lainnya.
“Program ini penting bagi masyarakat, tetapi harus dipastikan alokasi dan sasaran penerima manfaat tidak berulang dengan program daerah,” ujar Sarifatul. Ia menekankan pemetaan data penerima manfaat dan sinkronisasi program sebagai langkah strategis untuk memastikan efektivitas pembangunan.
Menurut Sarifatul, RPJMD yang terintegrasi akan menjadi dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Provinsi diharapkan fokus pada kewenangan utama, seperti pendidikan menengah atas, untuk mencapai target pembangunan yang jelas dan tepat sasaran.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
