Prolog.co.id — Program Pendidikan Gratispol menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras. Politisi dari Partai Demokrat ini menekankan bahwa meskipun Gratispol merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, implementasinya harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti ini. Namun kita perlu realistis dan melihat kemampuan APBD Kaltim dalam membiayai pendidikan gratis secara menyeluruh,” ujar Agus Aras saat diwawancarai pada Kamis, 10 Juli 2025.
Agus Aras menjelaskan bahwa kondisi fiskal Kaltim saat ini masih terbatas, sehingga pelaksanaan program Gratispol perlu dilakukan dengan pertimbangan matang. Menurutnya, program ini baru dapat berjalan secara optimal mulai tahun 2026, sejalan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, ia menekankan batasan kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim yang hanya mencakup jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk perguruan tinggi, perlu formulasi dan pertimbangan tersendiri agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Tujuannya memang baik, tetapi masyarakat juga harus bersabar. Anggaran daerah harus dibagi secara proporsional untuk sektor lain yang tak kalah penting, seperti pembangunan infrastruktur yang juga memerlukan perhatian serius,” tutup Agus Aras.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
