Prolog.co.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mencapai kata sepakat mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Dalam rapat paripurna pada Senin, 22 Juli 2024, kedua lembaga legislatif dan eksekutif menyepakati sejumlah program prioritas yang akan didanai melalui APBD 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono, menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemkot dalam merumuskan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kolaborasi antara DPRD dan Pemkot sangat krusial dalam proses penyusunan APBD Samarinda agar kebijakan yang disusun dapat diwujudkan dengan baik,” ujar Ketua DPRD Samarinda, Sugiyono.
Sugiyono menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS ini adalah langkah krusial untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar untuk menghasilkan APBD yang optimal bagi kota Samarinda.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan proyeksi awal APBD Murni 2025 sebesar Rp 4,9 triliun. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan APBD Perubahan 2024 yang mencapai Rp 5,6 triliun, Andi Harun optimistis angka ini dapat ditingkatkan melalui APBD Perubahan 2025.
“Kami berharap dalam APBD Perubahan 2025 nanti, jumlahnya dapat meningkat hingga sekitar Rp 5,6 triliun,” kata Andi Harun.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, proses penyusunan APBD 2025 akan memasuki tahap selanjutnya. DPRD dan Pemkot akan melakukan pembahasan lebih detail untuk merumuskan anggaran yang lebih rinci dan realistis.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
