Prolog.co.id – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan peran DPRD dalam memastikan program prioritas pendidikan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam keterangannya, Selasa 10 Juni 2025, Ekti menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program pendidikan gratis, serta perlunya pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan hingga realisasi kebijakan publik.
“Pemerintahan tidak bisa instan. Semua harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Jadi, masyarakat perlu memahami bahwa hasilnya memang butuh waktu,” kata Ekti.
Ia menyebutkan, sejumlah program unggulan di sektor pendidikan, seperti Gratispol (gratis SPP untuk mahasiswa politeknik) dan Jospol (subsidi pendidikan bagi mahasiswa baru), telah mulai berjalan tahun ini. Menurutnya, kehadiran program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi.
“Gratispol dan Jospol bukan sekadar wacana, tetapi sudah dirasakan mahasiswa baru tahun ini. DPRD juga tengah mendorong penguatan anggaran di APBD 2026 agar jangkauan program semakin luas,” ujarnya.
Ekti menambahkan bahwa DPRD Kaltim tidak hanya berperan dalam menyetujui anggaran, tetapi juga mengawasi agar program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tepat sasaran.
Ia mendorong agar komunikasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat terus dibangun secara terbuka. Dengan begitu, aspirasi publik dapat terakomodasi tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
“Jika komunikasi terbangun dengan baik, masyarakat akan memahami proses pembangunan. Aspirasi bisa dikawal bersama, bukan hanya menjadi tuntutan sepihak,” tegasnya.
Menurut Ekti, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program prioritas di bidang pendidikan mampu memperkuat pondasi pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur di masa depan.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
