Prolog.co.id — Program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang akan diberlakukan pada tahun ajaran 2025–2026 masih menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menegaskan komitmen dewan untuk mengawal penuh pelaksanaan program tersebut.
Dalam diskusi publik bertajuk Ngopi (Ngobrol Santai Perkara Isu) di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025), Sarkowi menyampaikan bahwa sosialisasi Gratispol masih minim sehingga masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jelas.
“Jangan sampai masyarakat kebingungan karena kurang sosialisasi,” ujarnya.
Sarkowi juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam menyuarakan keresahan mereka, seraya menilai forum diskusi menjadi wadah penting untuk memperluas pemahaman publik. Ia menegaskan DPRD terus menjalankan fungsi pengawasan serta siap mendorong perbaikan terhadap program yang masih berada di tahap awal tersebut.
“Kami sudah melakukan evaluasi pendalaman program. Kalau perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Kalau dasar hukumnya hanya Pergub dan dinilai belum cukup, kita dorong jadi Perda,” tegas politisi Golkar itu.
Gratispol dirancang untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa baru, termasuk penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan anggaran khusus guna mendanai program ini.
Sarkowi turut mengingatkan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak terburu-buru terpengaruh isu yang menyesatkan sebelum program benar-benar berjalan.
“Biarkan dulu berjalan, nanti kalau ada yang kurang, baru kita evaluasi bersama,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
