Prolog.co.id, Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak pemerintah kota untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dalam menangani persoalan pedagang kaki lima (PKL). Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan antara upaya penataan kota dengan kepentingan para pelaku usaha mikro.
Ia mengakui pentingnya menjaga ketertiban dan keindahan kota, tetapi menekankan perlunya solusi yang adil bagi para PKL agar mereka bisa tetap beroperasi.
“Penertiban PKL memang perlu dilakukan untuk menjaga keindahan kota, namun harus disertai dengan solusi yang adil bagi para PKL,” ujar Rohim.
Rohim mempertanyakan efektivitas kebijakan pemindahan PKL tanpa menyediakan lokasi alternatif yang layak dan strategis. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari berdagang.
“Pemerintah harus memberikan solusi, bukan hanya menindak. PKL harus diberi kesempatan untuk tetap berdagang,” kata Rohim.
Menurutnya, hal ini bisa menghambat perekonomian kota, mengingat PKL juga merupakan pelaku usaha.
“PKL adalah bagian integral dari dinamika ekonomi kota. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan solusi yang tidak hanya menguntungkan estetika kota, tetapi juga memberikan ruang bagi PKL untuk tetap beraktivitas,” jelasnya.
Ia percaya bahwa dengan keseimbangan antara ketertiban kota dan kelangsungan usaha PKL, visi Samarinda sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata dapat tercapai tanpa merugikan pelaku usaha kecil.
Rohim menyarankan agar pemerintah kota melibatkan para PKL dalam mencari solusi bersama. Dengan begitu, kebijakan yang diambil diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Kita perlu mencari titik temu antara kepentingan umum dan kepentingan kelompok. Boleh ditertibkan, tapi harus difasilitasi tempat berdagang lain yang strategis dan representatif,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
