Prolog.co.id, Samarinda – Program beasiswa pendidikan gratis “Gratispol” milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menuai perhatian publik. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap bantuan kuliah gratis tersebut, pelaksanaan di lapangan mulai dibayangi berbagai keluhan teknis, mulai dari syarat administrasi, batas usia penerima, hingga proses pencairan yang dinilai membingungkan sebagian mahasiswa.
Meski demikian, Pemprov Kaltim memastikan program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu tetap berjalan dan akan terus dievaluasi.
Tenaga Ahli Gubernur Kaltim, Rusman Yaqub, menilai polemik yang berkembang saat ini lebih banyak berkutat pada persoalan teknis implementasi, bukan pada substansi program itu sendiri. Menurutnya, masyarakat perlu melihat tujuan utama Gratispol sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi warga Kalimantan Timur.
“Yang kami lihat di masyarakat sekarang ini perdebatan lebih banyak soal teknis. Padahal esensi program Gratispol ini sangat baik dan menjadi kebutuhan publik,” ujarnya.
Rusman mengatakan pemerintah memahami adanya berbagai kritik yang muncul dari mahasiswa maupun masyarakat. Namun ia menilai kondisi tersebut merupakan hal yang lumrah dalam pelaksanaan kebijakan publik berskala besar yang menyasar puluhan hingga ratusan ribu penerima.
“Tidak ada kebijakan besar yang langsung sempurna. Semua proses pasti dinamis dan membutuhkan penyesuaian,” katanya.
Mantan anggota DPRD Kaltim itu juga menegaskan Pemprov Kaltim tidak menutup diri terhadap kritik. Pemerintah, kata dia, justru membuka ruang evaluasi agar program Gratispol dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
“Kami bersama Pak Gubernur siap menerima koreksi. Program ini akan terus diperbaiki,” ujarnya.
Sejak diluncurkan, Gratispol memang menjadi salah satu program paling ambisius Pemprov Kaltim di sektor pendidikan. Program tersebut digagas sebagai solusi untuk membantu mahasiswa Kaltim melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah.
Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah mahasiswa mulai mengeluhkan berbagai kendala administratif. Sebagian mempertanyakan syarat dokumen yang dinilai rumit, proses verifikasi yang memakan waktu, hingga aturan batas usia penerima bantuan.
Di media sosial, sejumlah mahasiswa bahkan mengaku kebingungan memahami mekanisme pencairan bantuan. Ada pula yang menilai sosialisasi program belum sepenuhnya merata sehingga memunculkan banyak interpretasi berbeda di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Rusman menegaskan bahwa pembenahan akan terus dilakukan seiring berjalannya program.
“Tidak bisa instan seperti membalikkan telapak tangan. Semua perlu proses dan penyesuaian,” katanya.
Di tengah kritik yang berkembang, realisasi anggaran program Gratispol justru terus berjalan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa pencairan dana bantuan pendidikan telah dilakukan dalam dua tahap hingga pertengahan Maret 2026.
Pada pencairan tahap kedua yang dilakukan pada 17 Maret 2026, sebanyak 27.548 mahasiswa dari 51 perguruan tinggi menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp117,55 miliar.
Sementara jika digabung dengan pencairan tahap pertama pada Februari lalu, total dana yang telah disalurkan Pemprov Kaltim mencapai Rp220,65 miliar untuk 48.676 mahasiswa. Angka tersebut menunjukkan bahwa program Gratispol mulai berjalan dalam skala besar. Pemerintah daerah bahkan menargetkan bantuan pendidikan ini mampu menjangkau 158.981 mahasiswa sepanjang 2026 dengan total alokasi anggaran mencapai Rp1,377 triliun.
Besarnya anggaran yang digelontorkan menjadikan Gratispol sebagai salah satu program pendidikan terbesar yang pernah dijalankan Pemprov Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sendiri menegaskan pendidikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meski membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin lebih banyak anak-anak Kaltim bisa berkuliah tanpa kendala biaya,” ujarnya.
Menurut Rudy, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting bagi masa depan Kaltim, terutama dalam menghadapi transformasi daerah sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, pemerintah daerah menilai akses pendidikan tinggi harus diperluas agar masyarakat lokal mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi dan sosial yang semakin cepat.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar Gratispol bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan sistem penyaluran berjalan rapi, transparan, dan tidak menyulitkan masyarakat.
Program dengan jumlah penerima besar berpotensi memunculkan persoalan baru jika sistem administrasi dan validasi data tidak diperkuat sejak awal.
Selain itu, publik juga mulai menyoroti keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dengan kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun, Gratispol dipandang membutuhkan pengelolaan fiskal yang kuat agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Di sisi lain, dukungan terhadap program ini juga cukup besar. Banyak masyarakat menilai Gratispol menjadi langkah progresif pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Bagi sebagian mahasiswa, program tersebut menjadi peluang penting untuk tetap melanjutkan kuliah di tengah tekanan biaya pendidikan yang terus meningkat.
Kini, di tengah pujian dan kritik yang berjalan bersamaan, Gratispol tidak hanya menjadi program bantuan pendidikan biasa. Program ini sekaligus menjadi ujian besar bagi Pemprov Kaltim: apakah bantuan pendidikan gratis berskala besar benar-benar dapat dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.
(Ter/Redaksi Prolog)
