Prolog.co.id, Samarinda – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda tahun 2023 melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai APBD tahun 2023 pada Kamis, 25 April 2024.
Proyek terowongan di Jalan Sultan Alimuddin menjadi kunjungan pertama yang dilakukan Pansus LKPJ.
Anggota Pansus LKPJ, Abdul Rahim yang juga meninjau proyek terowongan sepanjang 426 meter itu menyebut jika sebagian besar pekerjaan sesuai dengan laporan Dinas PUPR Samarinda. Namun, masih ada beberapa aspek di lapangan yang belum memenuhi harapan, sesuai perencanaan.
“Pekerjaan dari dua sisi belum selesai sepenuhnya, dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum terowongan dapat dioperasikan,” ujar Abdul Rahim.
Kelanjutan proyek terowongan yang direncanakan berdimensi 12,8 x 10,5 meter itu juga mendapat sorotan dari Pansus LKPJ, khususnya proyek sisi Jalan Kakap. Sebab, dari proyek tersebut terdapat penyempitan jalan dan kemacetan.
“Kami akan memeriksa kembali dengan Pemkot dan PUPR untuk memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas untuk menyelesaikan proyek ini,” tambahnya.
Sidak kedua, Pansus LKPJ mengunjungi area parkir Samarinda Central Plaza (SCP), dan menemukan pengelolaan parkir belum memenuhi standar keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Standar ini penting untuk kenyamanan dan keselamatan pengunjung,” ucapnya.
Pansus juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai di area parkir untuk memastikan keakuratan retribusi yang diberikan ke pemerintah.
Proyek rehabilitasi Gor Segiri menjadi tinjauan ketiga dari Pansus LKPJ. Dalam kunjungan itu, Abdul Rahim mengatakan meskipun proyek berjalan lancar, pihaknya masih memiliki kekhawatiran tentang penurunan kapasitas, terutama dalam hal parkir.
“Kami berharap proyek ini dapat selesai sesuai jadwal,” katanya.
Proyek Teras Samarinda menjadi labuhan terakhir sidak Pansus LKPJ. Proyek ini pun dikhawatirkan dapat akan tertunda akibat menunggu bahan baku dari China. Kritik utama adalah terkait dengan pemberdayaan UMKM, di mana hanya empat kios yang disiapkan oleh Pemkot Samarinda.
“Kami terkejut dengan jumlah kios yang terbatas untuk UMKM. Kami akan mengevaluasi ini lebih lanjut,” pungkasnya. (Nng/Adv/DPRD Samarinda)
