Prolog.co.id, Samarinda – Setelah melihat sukses Jakarta dengan Bus Rapid Transit (BRT), Kaltim juga mulai bergerak untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi. Balikpapan sudah mulai, dan Samarinda juga nggak mau ketinggalan.
Pemkot Samarinda lagi pertimbangkan dua opsi untuk pengadaan bus, beli layanan atau investasi beli bus. Namun demikian, Angkasa Jaya Djoerani, Ketua Komisi III DPRD Samarinda memberikan beberapa catatan penting untuk Pemkot.
Pertama, dia ragu tentang efektivitas pengadaan bus tersebut. Angkasa bilang, walaupun tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan bikin transportasi lebih ramah lingkungan, harus dilihat juga apakah masyarakat siap beralih ke transportasi umum.
“Saya sih nggak terlalu yakin, jujur aja. Budaya masyarakat kita belum terbentuk untuk itu. Mungkin awalnya mereka penasaran, tapi lama-lama saya khawatir mereka bakal kehilangan minat,” kata Angkasa.
Kedua, Angkasa menyoroti soal biaya operasional, khususnya untuk bus listrik. Dia khawatir subsidi tahunan yang bisa mencapai Rp 60 miliar bakal bikin anggaran daerah terbebani.
“Subsidi tahunan bisa sekitar Rp 60 miliar, sedangkan untuk bus solar cuma sekitar Rp 30 miliar dari APBD non-subsidi. Belum termasuk biaya lainnya. Kalau biayanya murni, tarifnya bakal mahal dan masyarakat nggak bakal sanggup,” jelasnya.
Angkasa juga meragukan studi kelayakan dan dampak terhadap infrastruktur. Jalan-jalan di Samarinda yang berkelok bikin dia khawatir pengadaan bus malah bikin jalan jadi lebih sempit.
“Lebih baik Pemkot fokus dulu ke pembangunan terowongan. Cek dulu apakah itu benar-benar bisa mengurangi kemacetan,” tutup Angkasa.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
