Prolog.co.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan beberapa tantangan terkait serapan anggaran dan persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 serta APBD perubahan 2024.
Sri Puji Astuti menjelaskan bahwa Komisi IV menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pembahasan APBD murni 2025 dan APBD perubahan 2024.
“Hari ini kami Komisi IV menjadwalkan sesuai perintah dari pimpinan karena bulan depan kita sudah masuk ke dalam pembahasan APBD murni 2025 dan APBD perubahan 2024,” ujar Sri Puji Astuti.
Dalam RDP tersebut, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan melaporkan realisasi anggaran tahun 2024 serta usulan program untuk tahun 2025. Menurut Sri Puji, serapan anggaran fisik untuk tahun 2024 masih berada di bawah target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
“Realisasi anggaran itu rata-rata masih di bawah 47,5%. Dinas Kesehatan baru mencapai 46,2%, dan untuk keuangan hanya 21,28%. Ini masih di bawah ketentuan nasional. Mudah-mudahan dengan percepatan program, anggaran ini bisa terserap di atas 50%,” jelasnya.
Sri Puji Astuti mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran, antara lain perubahan regulasi, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), dan keterlambatan transfer dana dari pusat.
“Kenapa serapan anggaran itu masih rendah? Ada beberapa faktor seperti perubahan regulasi, kesiapan SDM, dan transfer dari pusat yang memang telat. Misalnya, anggaran BOS Nasional baru dibayarkan triwulan pertama dan TPG guru juga baru masuk triwulan kedua,” tambahnya.
Meskipun demikian, Puji menilai bahwa program-program percepatan berjalan sesuai rencana. Beberapa proyek fisik seperti pembangunan SMP sudah dalam proses lelang dan diharapkan anggaran dinas pendidikan sebesar Rp100 miliar lebih dan dinas kesehatan sebesar Rp500 miliar lebih dapat terserap dengan baik.
“Dari anggaran dinas kesehatan, pembayaran gaji dan tunjangan ASN menjadi komponen terbesar. Begitu pula dengan dinas pendidikan. Meski begitu, kita harapkan program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan infrastruktur sarpras bisa terealisasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program di kota Samarinda. Menurutnya, kurangnya koordinasi antar OPD menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program.
“Kita masih melihat kurangnya koordinasi antar OPD, misalnya dalam pencegahan stunting yang melibatkan berbagai dinas seperti Disdik, Dinsos, dan Perkim. Koordinasi yang kurang baik ini bisa menghambat pelaksanaan program,” tutupnya.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
