Prolog.co.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda merencanakan pembangunan jaringan jalur kereta api dalam kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp760 juta untuk pemenang lelang studi kelayakan oleh konsultan.
Rencana ini tercantum dalam LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dengan nama tender “Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi, Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Jaringan Jalur Rel Kereta Api Dalam Kota Samarinda.”
Rencana ini mengejutkan anggota DPRD Kota Samarinda dari Komisi II, Laila Fatihah. Dia baru mengetahui informasi ini dari wartawan setelah melihat screenshot dari halaman lpse.samarindakota.go.id.
“Kalau saya sih gini ya, kita kan punya skala prioritas. Menurut saya, kita lihat dulu skala prioritas kita apa. Pemenuhan kebutuhan dari masyarakat itu apa? Dasar dulu deh gitu loh. Pemenuhan kebutuhan air bersih, kemudian kebutuhan sembako terpenuhi secara merata atau tidak. Pokoknya untuk infrastruktur dasar dulu seperti sekolah, jalan, dan air bersih, kita lebih memprioritaskan,” ujar Laila Fatihah..
Laila menambahkan bahwa pembangunan jalur kereta api dapat dilakukan dengan pembiayaan bersama, namun ia menolak penggunaan APBD murni untuk proyek tersebut.
“Apabila memang itu kereta api tetap mau dijalankan, bisa sharing pendanaan untuk membangun jaringan jalur kereta tadi. Monggo gitu, tapi kita jangan menggunakan APBD murni dari kita,” tegasnya.
Laila juga menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai ekonomis dalam setiap proyek pembangunan.
“Kalau saya sering berpikir seperti itu ya, karena kita juga berpikir secara ekonomis. Ada nilai ekonomis kan. Kalau kita membangun kereta tadi, kebutuhannya untuk orang menggunakan itu berapa persen sih kan itu. Lebih berpikir seperti itu. Jadi, kalau memang kita misalnya membangun satu jembatan, jembatan ini mempunyai nilai ekonomis enggak? Misal ekonomis tuh biasanya seperti ini, ada kebutuhan yang kita suplai enggak melalui jalan yang kita bangun, ada kebutuhannya kita suplai enggak melalui kereta yang kita bangunkan seperti itu,” paparnya.
Menurutnya, proyek tersebut harus dipertimbangkan lebih matang dalam rapat DPRD, terutama oleh Banggar dan Komisi III.
“Kalau mau desain silahkan, kalau masalah nanti mau dibangun kan harus dirapatkan dulu dengan teman-teman yang ada di anggota DPRD bagian Anggaran (Banggar), kemudian kata teman yang di komisi III tentang urgensitasnya untuk kita membangun infrastruktur tersebut,” ungkapnya.
Laila mengingatkan bahwa Kota Samarinda hanya bertumpu pada pajak dan retribusi, sehingga mega proyek tanpa feedback yang jelas harus dihindari.
“Jadi kalau kita hanya mengandalkan itu kemudian membangun mega-mega proyek yang tidak ada feedback buat kita, kalau menurut saya sih skip dulu,” tutupnya.
(Nng/Adv/DPRD Samarinda)
