Prolog.co.id, Samarinda – Memperoleh pendidikan adalah hak semua anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Untuk itu, DPRD Samarinda melalui Komisi IV mendorong Pemkot Samarinda agar bisa melakukan peningkatan sistem pendidikan inklusif di Samarinda.
Hal ini disampaikannya karena menyadari bahwa ABK juga rentan menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah. Sementara di satu sisi, jumlah sekolah inklusif di Samarinda masih terbatas. Sehingga tak semua ABK bisa mendapatkan pendidikan di sekolah inklusif, dan akhirnya bersekolah di sekolah umum.
“Saat ini baru ada ada 158 sekolah inklusif di Samarinda,” kata dia, Kamis (9/11/2023).
Kondisi ini diperparah dengan bahwa regulasi yang mengatur tentang kenakalan remaja masih belum cukup jelas diatur. Sehingga perlu perhatian lebih lanjut dari sekolah, keluarga, dan lingkungan.
Karenanya, untuk mengatasi masalah ini, Ahmat berharap ke depannya seluruh satuan pendidikan di Kota Tepian memiliki lebih banyak sekolah inklusif.
“Saat ini regulasinya memang belum ada untuk menangani kasus bullying di sekolah, maka keluarga yang harus berperan besar untuk melakukan pencegahan,” tambahnya.
Hal ini tentunya dapat dicapai dengan membuka peluang yang lebih luas dalam mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K), terutama untuk guru yang dapat bekerja di sekolah inklusi dan guru BK.
“Karena yang kita harapkan bisa menjadi Kota Ramah Anak, sehingga peranan guru-guru sangat penting untuk membentuk perilaku anak di lingkungan sekolah,” pungkasnya. (Att/Adv/DprdSamarinda)
Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News
