
DPRD Kutim Tanggapi Keluhan Buruh Terkait Kenaikan Pajak
Prolog.co.id, Sangatta – Keluhan para buruh tentang kenaikan pajak dengan cepat direspon para legislatif Kutai Timur, pada peringatan May Day, Rabu (1/5/2024). Pada kesempatan itu,

Prolog.co.id, Sangatta – Keluhan para buruh tentang kenaikan pajak dengan cepat direspon para legislatif Kutai Timur, pada peringatan May Day, Rabu (1/5/2024). Pada kesempatan itu,

Diberlakukannya tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 dinilai tidak memberatkan karyawan. Skema baru ini lebih mudah dan tidak mengharuskan karyawan mengurus SPT tahunan.

Prolog.co.id, Sangatta – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, memberikan apresiasi terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur tahun ini, khususnya dari sektor pajak. Bapenda

Prolog.co.id, Sangatta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur (Kutim) menghelat acara Gebyar Pajak Daerah Kutim 2023 sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang patuh

Prolog.co.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengadakan gebyar pajak daerah Kutim tahun 2023. Inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi kepada

Prolog.co.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerapkan format baru penghitungan pemungutan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mulai Januari 2024. Format

Prolog.co.id, Sangatta – Kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuahkan hasil membanggakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Timur untuk tahun

Prolog.co.id, Samarinda – Kebijakan penghapusan pajak progresif kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dapat mendorong ketaatan wajib pajak. Demikian yang disampaikan Ketua

Prolog.co.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim menegaskan ke seluruh masyarakat Kaltim, termasuk pihak perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk rutin membayar pajak kendaraan. Taat

Prolog.co.id, Samarinda – Finalisasi draf rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat Paripurna ke-38